Kata Bos Bappenas soal Tudingan terhadap Data BPS

beritaterkini99- Tudingan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno terkait data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak independen dibantah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Sebelumnya, Sandiaga menyebutkan pemerintah telah mengontrol data yang dikeluarkan oleh BPS. “Itu sama sekali tidak benar, mereka punya undang-undang yang menunjukkan independensi mereka dan BPS itu kebetulan langsung di bawah pimpinan saya sebagai Menteri PPN,” tutur dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (31/8/2018).

Bambang menuturkan, ia bahkan tidak pernah turut serta mengintervensi data yang dirilis oleh BPS itu. “Sebagai pembinanya pun saya tidak pernah melakukan intervensi menitip apapun. Jadi sama sekali tidak benar, karena kredibilitas dari suatu lembaga statistik itu sangat tergantung pada independensinya,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia menekankan, baik pemerintah maupun dirinya selaku Menteri PPN tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan dari BPS.

“Saya bisa sampaikan, ketika mereka akan mengumumkan data dari Presiden sampai menteri terkait itu pun baru tahu satu jam sebelum preskon. Jadi sama sekali tidak ada unsur rekayasa atau intervensi,” pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menuding pemerintah ikut campur mengontrol data-data di BPS terkait kemiskinan dan pengangguran.

Ia menuturkan, pengontrolan data itu membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran seolah-olah turun, padahal berbeda dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau saya melihat, tentunya wajar pemerintah menyampaikan pencapaian-pencapaiannya. Tentu dengan data yang mereka kontrol,” ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto ikut buka suara terkait komentar adanya peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, seperti diungkapkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia meminta Prabowo menunjukkan data yang menjadi rujukannya bahwa angka kemiskinan meningkat sebanyak 50 persen.

“Angkanya dari mana dulu. Kalau kita ngomong kan harus pakai data kan. Kalau cuma ngomong tidak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada,” ungkapnya ketika ditemui di Kemenkominfo, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.

“Jadi kalau sebuah statement tidak ada datanya agak susah kita mengonfirmasi,” imbuhnya.

Kecuk menegaskan bahwa BPS selama ini selalu mengedepankan independensi. Angka kemiskinanyang dirilis BPS selalu didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.

“Seperti saya bilang tadi kalau kita kembali ke tahun 1976 siapapun presidennya kan selalu pernah ada kenaikan, ada penurunan, artinya BPS sangat independen. Kita nggak peduli presidennya siapa. Jadi kalau memang naik ya naik, atau miskin,” tegas kecuk

Tak hanya Prabowo, Kecuk juga merespons pernyataan Mantan Presiden SBY yang menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.

Dia mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan hingga memunculkan pernyataan demikian.

“Sekarang kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua saja. Kan nggak bisa gitu,” kata dia.

Kecuk menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara. “Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga internasional. diterapkan di negara lain nggak? diterapkan,” jelasnya.

“Kalau kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana. Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara dan comparable itu yang paling penting bagi saya,” tandasnya.