Ahli Tambang Puji Jokowi Bisa Kuasai 51 Persen Saham Freeport

beritatrekini99-Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengapresiasi capaian pemerintah mengakuisisi saham milik Freeport McMoran Inc, dan Rio Tinto di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen.

Ketua Umum Perhapi Tino Ardhyanto AR mengatakan, untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk Sales Purchase Agreement (SPA) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum dan Freeport McMoran yang ditandatangani pada 27 September 2018, harus melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah.

“Perhapi melihat bahwa capaian yang merupakan prestasi dari seluruh pihak,” kata Tino, di Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Menurut Tino, capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kerja keras melibatkan seluruh pihak, sehingga tujuan pengelolaan sumber kekayaan mineral negara yang lebih baik di wilayah kerja Freeport Indonesia setelah proses akuisisi dapat tercapai.

“Kegiatan pengelolaan pasca akuisisi harus memberikan manfaat yang lebih baik agar upaya yang telah dilakukan tidak menjadi sia-sia,” jelas dia.

Tino melanjukan, Inalum yang telah diberikan kepercayaan Pemerintah Indonesia untuk mengelola kepemilikan saham di Freeport, perlu segera mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam masa transisi pasca akuisisi, selanjutnya melaksanakan kegiatan secara menyeluruh.

“Inalum harus mempersiapkannya, untuk melaksanakan pertambangan secara menyeluruh,” dia menandaskan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sukses bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melepas mayoritas sahamnya ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Alhasil, kepemilikan saham Indonesia pada perusahaan yang mengelola pertambangan emas terbesar di dunia itu mencapai 51,23 persen atau jauh meningkat dari 9,36 persen.

“Ketua DPR mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil mengakuisisi saham mayoritas PTFI melalui Inalum sehingga menaikkan porsi kepemilikan dari 6,36 persen menjadi 51,23 persen,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Namun, kata Bambang, akuisisi mayoritas saham PTFI saja belum cukup. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menindaklanjutirnya dengan mengerahkan para ahli.

Bambang berharap agar Indonesia bisa sepenuhnya mengelola operasional PTFI. “Meminta Kementerian ESDM untuk mempersiapkan ahli teknologi guna mengimbangi divestasi saham sebesar 51,23 persen,” pintanya.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya kepastian hak dan pelibatan pemerintah daerah (pemda) di Papua terkait saham PTFI.

“Agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat maksimal dari perolehan saham PTFI sebesar sepuluh persen,” katanya.

Dia menambahkan, hal tak kalah penting, harus ada alih teknologi agar anak-anak bangsa bisa sepenuhnya mengelola tambang emas di Grasberg, Papua.

“Mengimbau Pemda Papua untuk memberikan sosialisasi, mempersiapkan/memfasilitasi, dan memberikan dukungan anggaran kepada seluruh putra-putri terbaik Papua agar dapat menguasai teknologi guna meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola manajemen PTFI,” ujarnya.